Kabupaten Tuban – Kepolisian Resor (Polres) Tuban resmi memasuki fase pemulihan setelah diguncang dugaan praktik menyimpang di internal institusi. Pergantian Kapolres Tuban menjadi penanda bahwa polemik yang mencoreng wajah kepolisian di Bumi Wali tak lagi ditoleransi.
Setelah lebih dari sebulan dipimpin Pelaksana Tugas (Plt), jabatan Kapolres Tuban kini akan diisi pejabat definitif. Serah terima jabatan dijadwalkan berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur pada Senin, 12 Januari 2026.
Berdasarkan Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor ST/2781/B/XII/KEP./2025, pucuk pimpinan Polres Tuban dipercayakan kepada AKBP Allaiddin. Perwira menengah Polri ini sebelumnya menjabat Kanit 4 Subdit V Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri—unit yang kerap menangani perkara strategis dan sensitif.
Pantauan di Mapolres Tuban, deretan karangan bunga ucapan selamat mulai berdatangan sejak Sabtu (10/1/2026). Namun, di balik simbol seremonial itu, tersimpan pekerjaan rumah besar yang menanti kepemimpinan baru.
Pergantian ini merupakan konsekuensi langsung dari pencopotan AKBP William Cornelis Tanasale pada Desember 2025. Kapolri mengambil langkah tegas setelah mencuat dugaan permintaan setoran dan pemotongan anggaran operasional di lingkungan Polres Tuban—praktik yang dinilai mencederai integritas institusi serta meruntuhkan kepercayaan publik.
Selama polemik bergulir, jabatan Kapolres Tuban sementara dipegang Kombes Pol Agung Setyo Nugroho sebagai Plt guna menjaga roda organisasi tetap berjalan. Namun, kepemimpinan sementara dinilai belum cukup menjawab tuntutan publik atas transparansi dan pertanggungjawaban.
“Jika tidak ada perubahan, sertijab akan dilaksanakan di Polda Jawa Timur pada hari Senin,” ujar Kasi Humas Polres Tuban, Iptu Siswanto, Sabtu (10/1/2026).
Kini, sorotan publik sepenuhnya tertuju pada AKBP Allaiddin. Kepemimpinan barunya tidak hanya dituntut menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga membuktikan komitmen penegakan disiplin internal secara nyata. Publik menunggu langkah konkret: audit internal yang terbuka, sanksi tegas tanpa pandang bulu, serta reformasi pelayanan kepolisian yang bersih dari praktik transaksional.
Pergantian Kapolres Tuban bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan ujian akuntabilitas institusi Polri—apakah mampu membersihkan diri dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, atau justru membiarkan polemik serupa kembali terulang. (Red)
