Kabupaten Blitar – Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar pada Selasa (5/5/2026) mendadak menjadi sorotan tajam. Lembaga antirasuah tersebut menggelar pertemuan yang berlangsung secara tertutup bersama jajaran petinggi daerah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, rapat steril tersebut dihadiri langsung oleh:
- Bupati dan Wakil Bupati Blitar
- Jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar
Suasana di lingkungan Kantor Pemkab Blitar seketika berubah di luar kebiasaan. Akses masuk menuju area rapat diperketat dengan penjagaan ketat oleh petugas di sejumlah titik strategis. Awak media yang berada di lokasi pun tidak diperkenankan mendekat ke ruang pertemuan.
Informasi yang dihimpun dari internal menyebutkan bahwa prosedur sterilisasi diberlakukan sangat ketat. Seluruh peserta rapat, tanpa terkecuali, dilarang membawa perangkat komunikasi termasuk telepon genggam (HP) ke dalam ruangan selama kegiatan berlangsung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang dirilis oleh pihak KPK maupun Pemkab Blitar terkait urgensi dan isi dari pertemuan tertutup tersebut. Bungkamnya kedua belah pihak memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Meski demikian, sumber internal membisikkan bahwa agenda tersebut diduga kuat berkaitan dengan evaluasi tata kelola pemerintahan serta pengelolaan anggaran daerah. Hingga saat ini, belum ada indikasi atau tanda-tanda adanya tindakan hukum represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Kalau sampai melibatkan semua OPD dan DPRD, biasanya ada hal penting yang sedang dibahas, minimal soal evaluasi serius,” ujar salah satu sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Meski tensi di ruang pertemuan terasa tinggi dan pengamanan diperketat, aktivitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Blitar terpantau tetap berjalan normal seperti hari biasa.
Kini, publik dan awak media masih menunggu rilis resmi dari pihak KPK untuk memastikan apakah kedatangan ini murni sebagai langkah pencegahan korupsi, atau merupakan bagian dari proses hukum yang lebih serius. (*)
