Jakarta – Presiden Prabowo Subianto kembali mengguncang struktur pemerintahannya. Untuk ketujuh kalinya sejak dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo melakukan reshuffle dengan merotasi sejumlah pejabat strategis mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Sebanyak 18 pejabat negara dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi salah satu perombakan terbesar karena tidak hanya menyentuh Kabinet Merah Putih, tetapi juga sejumlah lembaga strategis negara.
Dengan mengenakan pakaian resmi kenegaraan, para pejabat mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung Presiden Prabowo. Satu per satu nama dipanggil untuk menerima amanah baru di tengah tuntutan publik terhadap efektivitas pemerintahan dan konsistensi kebijakan.
Perombakan kali ini juga membawa perubahan penting di lingkaran kekuasaan. Bahlil Lahadalia bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara Sugiono, yang sebelumnya menduduki kursi Menteri Luar Negeri, naik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Posisi Menteri Luar Negeri kemudian dipercayakan kepada Arrmanatha Christiawan Nasir.
Perubahan tak berhenti di kabinet. Dudung Abdurachman dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, sementara Muhammad Sarmuji masuk sebagai Menteri Perindustrian.
Namun sorotan terbesar tertuju pada institusi Polri.
Jenderal Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada saat bersamaan, Komjen Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Sementara Listyo Sigit Prabowo tidak keluar dari lingkar kekuasaan. Mantan Kapolri tersebut justru mendapat posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Pergantian tersebut menunjukkan bahwa reshuffle kali ini bukan sekadar rotasi jabatan administratif. Sejumlah figur penting ditempatkan pada posisi strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap arah pemerintahan ke depan.
18 Pejabat Baru Dalam Struktur Pemerintahan
Berikut daftar lengkap pejabat yang dilantik Prabowo pada Kamis (1/10/2026):
- Bahlil Lahadalia — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
- Sugiono — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Dudung Abdurachman — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Arrmanatha Christiawan Nasir — Menteri Luar Negeri.
- Muhammad Sarmuji — Menteri Perindustrian.
- Dradjad Hari Wibowo — Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Nurkholisoh Ibnu Aman — Wakil Menteri Keuangan.
- Luky Alfirman — Wakil Menteri Keuangan.
- Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian.
- Irwan Meilano — Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
- Listyo Sigit Prabowo — Kepala Staf Kepresidenan.
- Dedi Prasetyo — Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
- Aryanto Wibowo — Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Fadil Imran — Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
- Nuzran Joher — Ketua Ombudsman Republik Indonesia.
- Radian Syam — Anggota Ombudsman Republik Indonesia.
- Suyudi Ario Seto — Kapolri.
- Wahyu Hadiningrat — Wakapolri.
Bukan Sekadar Pergantian Kursi
Reshuffle ketujuh ini memperlihatkan pola yang semakin jelas dalam pemerintahan Prabowo. Perombakan dilakukan secara bertahap sejak awal pemerintahan dan terus menyentuh posisi-posisi strategis.
Jika pada reshuffle sebelumnya perubahan lebih banyak diarahkan untuk mengisi kekosongan atau mengevaluasi sejumlah pos kementerian, kali ini cakupannya jauh lebih luas.
Posisi menteri koordinator ikut berubah. Sejumlah kementerian strategis mengalami rotasi. Kepala lembaga berganti. Pimpinan Ombudsman diperbarui. Bahkan komando tertinggi Polri turut mengalami pergantian.
Perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi politik dan administratif. Para pejabat yang baru dilantik kini menghadapi tuntutan untuk segera membuktikan bahwa pergantian jabatan bukan sekadar perpindahan kursi, melainkan bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan.
Publik juga akan melihat sejauh mana wajah baru di pemerintahan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan.
Terlebih, sektor hilirisasi, energi, industri, pembangunan manusia, politik-keamanan, hingga penegakan hukum merupakan bidang yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Tujuh Kali Prabowo Merombak Pemerintahan
Sejak memimpin pemerintahan, Prabowo tercatat telah melakukan tujuh kali reshuffle.
Reshuffle pertama berlangsung pada 19 Februari 2025 ketika Brian Yuliarto menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi.
Perombakan kedua berlangsung pada 8 September 2025. Sejumlah nama besar masuk dalam daftar pergantian, termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie Setiadi.
Tak berselang lama, Prabowo kembali melakukan reshuffle pada 17 September 2025 untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong sekaligus melakukan penyegaran di beberapa lembaga.
Pada Oktober 2025, perubahan kembali dilakukan dengan pelantikan sejumlah wakil menteri dan pejabat strategis.
Memasuki April 2026, Prabowo kembali merombak sejumlah posisi penting, termasuk Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kepala Staf Kepresidenan.
Pada September 2026, perubahan kembali terjadi pada posisi Menteri Keuangan.
Kini, pada 1 Oktober 2026, Prabowo kembali mengubah komposisi pemerintahannya.
Tujuh kali reshuffle dalam rentang kurang dari dua tahun pemerintahan menunjukkan bahwa proses konsolidasi kekuasaan dan penataan pemerintahan Prabowo masih terus berjalan.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar siapa yang diganti dan siapa yang masuk.
Publik menunggu apakah pergantian tersebut benar-benar mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, cepat mengambil keputusan, dan mampu menjawab persoalan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, reshuffle bukan hanya tentang siapa duduk di kursi kekuasaan, tetapi tentang apa yang mampu mereka kerjakan setelah menduduki kursi tersebut. (Deni)
