Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas praktik pertambangan timah ilegal yang selama ini marak terjadi, khususnya di wilayah Bangka Belitung.
Perintah tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.
“Pada akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Seribu tambang ilegal,” tegas Prabowo di hadapan para anggota parlemen dan pejabat negara.
Namun, menurut Prabowo, penutupan tersebut tidak cukup. Ia meminta aparat penegak hukum dan institusi terkait untuk mengusut pihak-pihak yang selama ini diduga membiarkan aktivitas ilegal tersebut berlangsung.
Presiden bahkan mempertanyakan bagaimana ribuan tambang ilegal dapat beroperasi tanpa terdeteksi oleh aparat di lapangan.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang, pejabat TNI dan pejabat Polri tidak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, usut! Untuk apa negara memberi pangkat dan jabatan kepada mereka kalau tidak bisa menertibkan ini,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut sontak menjadi perhatian publik karena secara terbuka Presiden menyinggung kemungkinan adanya pembiaran bahkan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal yang telah berlangsung dalam skala besar.
Prabowo menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berani menindak bawahannya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran, meskipun tindakan tersebut tidak mudah dilakukan.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita berikan bintang, yang baru saja kita naikkan pangkatnya, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” katanya.
Presiden juga mengingatkan bahwa dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanah rakyat dan tidak boleh membiarkan kepentingan pribadi maupun perasaan menghalangi penegakan hukum.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat terkait mengetahui keberadaannya,” tegasnya lagi.
Saat arahan tersebut disampaikan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang hadir dalam sidang langsung berdiri dan memberikan sikap hormat sebagai bentuk kesiapan menindaklanjuti perintah Presiden.
Tidak hanya menyoroti persoalan tambang ilegal, Prabowo juga memberikan peringatan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memperkuat pengawasan terhadap praktik penyelundupan dan berbagai bentuk pelanggaran yang merugikan negara.
“Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Bakamla tugasmu menjaga penyelundupan, kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Tidak ada masalah, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik,” ujarnya.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus berani menegakkan kebenaran dan memberantas segala bentuk penyimpangan. Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis dan tidak lagi bisa menerima praktik-praktik yang merugikan negara.
“Rakyat sekarang sudah pintar. Mereka anak-anak kita, tetapi kita harus berani menegakkan kebenaran. Rakyat tidak mau lagi menerima ketidakadilan dan penyelewengan,” pungkas Presiden. (*)
