Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka menyampaikan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia dalam pidato kenegaraan harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum (APH).
“Komitmen Presiden sudah jelas. Sekarang yang dibutuhkan adalah eksekusi di lapangan dengan langkah hukum yang terukur, transparan, dan bebas dari intervensi,” ucap Martin di Jakarta, Sabtu (16/8).
Menurutnya, keberhasilan dalam menanggulangi tambang ilegal sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Ia juga mengingatkan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar.
“Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya juga menimbulkan kerugian negara dan masyarakat yang lebih besar, karena itu, pelaku harus ditindak tegas,” terangnya.
Dirinya menyatakan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang sudah merugikan negara hingga triliunan rupiah. Martin menekankan bahwa penegakan hukum menjadi kunci untuk memutus jaringan kejahatan ini.
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menyelamatkan kekayaan negara yang bernilai Rp300 triliun melalui penertiban 1.063 titik tambang ilegal yang kini terdeteksi di seluruh Indonesia.
“Kita akan tertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal,” ujar Presiden Prabowo.
Menurut laporan, potensi kekayaan negara yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini diperkirakan mencapai minimal Rp300 triliun. Presiden juga meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran MPR/DPR dan partai politik untuk mewujudkan penertiban praktik ilegal di sektor pertambangan.
Dengan adanya dukungan dari legislatif dan komitmen Presiden, penertiban tambang ilegal diharapkan dapat berjalan dengan cepat dan efektif, demi menghindari kerugian negara yang lebih besar. (*)
